Di Mata Mahasiswa Tarbiyah UIN Alauddin, LPP Memperburuk Demokrasi Kampus

  • 01 Januari 2020
  • 12:00 WITA
  • Margono Setiawan, S.S.
  • Berita

Gowa – Puluhan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar menggelar aksi unjuk rasa di sekitar halaman fakultas, Senin, 30 Desember 2019 siang, di Samata Gowa, Sulsel.

Aksi unjuk rasa itu tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jurusan Peduli Keadilan, mendukung adanya pembekuan Lembaga Penyelenggaraan Pemilma (LPP) dan meminta proses Pemilma dilanjutkan segara.

Pasalnya, terdapat beberapa calon ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang merasa dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, menghilangkan berkas persyaratan pencalonannya, yang mengakibatkan mereka gugur.

Menurut informasi, tiga peserta calon ketua HMJ yang kehilangan berkasnya itu, diketahui dari jurusan PAI atas nama Muhammad Ansar, Rinaldi Wahab, dan Jurusan MPI, Kherul Umam serta beberapa calon lainnya juga digugurkan.

“Kita mendukung adanya kebijakan pimpinan fakultas dalam pembekuan LPP, karena LPP tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hingga terjadi konflik dan itu memperburuk demokrasi kita di kampus,” teriak Kordinator Lapangan, Ibrahim dalam pantauan awak media.

Sementara itu, peserta calon ketua HMJ yang digugurkan merasa kecewa dan menilai adanya kecurangan dalam perhelatan demokrasi mahasiswa yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Saya sebagai calon ketua HMJ PAI, merasa kecewa dengan kinerja LPP, dimana seharusnya pesta demokrasi ini menjadi momentum untuk membangun ruang demokrasi yang adil, sehat dan transparan, tapi karena adanya oknum tak bertanggungjawab itu justru merusak citra demokrasi kampus kita,” kata Rinaldi Wahab saat menyampaikan orasinya.

Rinaldi juga mengaku berkas persyaratan pencalonannya lengkap bahkan berulangkali diperiksa sebelum disetor ke pihak LPP, tetapi anehnya kata dia, pada saat diverifikasi berkasnya tidak lengkap dan dinyatakan gugur.

“Pada tanggal 18 Desember 2019, sebelum saya setor berkas ku, berulang kali saya periksa dan saya punya bukti arsip tapi entah kenapa pada saat diverifikasi tanggal 19 Desember itu dinyatakan tidak lengkap oleh LPP, kan aneh,” jelasnya di hadapan massa aksi.

Masih terpantau, sekitar pukul, 16.00 Wita massa aksi diterima oleh pimpinan fakultas dan mendengar tuntunan Aliansi Mahasiswa Jurusan Peduli Keadilan, sebelum itu, pimpinan juga bertemu dengan massa aksi yang meminta mencabut SK Pembekuan LPP.

Kelompok massa aksi yang pro dengan kebijakan pimpinan itu, Dekan Tarbiyah Dr.Marjuni, WD 3 Dr.Ilyas, dan panitia Pemilma serta beberapa pejabat lainnya dinilai telah bijak mengambil sebuah keputusan dalam perselisihan sengketa Pemilma tersebut.

“Langkah yang diambil oleh pimpinan fakultas tarbiyah, itu sudah sangat bijak dengan tetap mempertahankan pembekuan LPP yang lama dan segera membentuk LPP yang baru untuk secepatnya melanjutkan proses Pemilma,” ujar salah satu massa aksi, Ardiansyah Saputra saat ditemui awak media seusai audiensi dengan pimpinan fakultas.

Selepas itu, Anca sapaannya, mengatakan dengan akan dilanjutkannya proses Pemilma, ia meminta LPP baru, panitia Pemilma dan pihak-pihak yang terkait bisa menjalankan aturan dengan baik demi menjaga perhelatan demokrasi mahasiswa yang adil, jujur dan terbuka.

“Kedepannya LPP, panitia Pemilma dan seluruh pihak terkait bisa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya dengan mengikuti seluruh aturan yang ada, demi menjaga Marwah fakultas yang berlatar belakang pendidikan ini,” tegasnya.


Sumber:

http://info.ramsi.id/2019/12/30/di-mata-mahasiswa-tarbiyah-uin-alauddin-lpp-memperburuk-demokrasi-kampus/